kebijakan mutu pendidikan (analisa)

About these ads

2 responses to “kebijakan mutu pendidikan (analisa)

  1. BAB I
    PENDAHULUAN

    Di saat ini kondisi pendidikan di Indonesia mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama dan utama yang diharapkan dapat mengentaskan dari segala permasalahan bangsa ternyata sampai saat ini pemerintah hanya menempatkan aspek pendidikan sebagai prioritas belanja negara pada nomor bucit.
    Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
    Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

    BAB II
    KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN

    A. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MUTU PENDIDIKAN

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
    2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
    3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
    4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
    5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
    6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
    7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
    8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

    B. KONSEP DASAR KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN

    Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah” (buku I konsep dan pelaksanaan) terbitan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 disebutkan bahwa secara umum, mutu adalah Gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan konsumen.
    Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb) Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
    Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting peserta didik mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).
    Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba akademik; dan prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulir lainnya.
    Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format kartu kredit, atau kartu-kartu “pintar” (smart) lainnya yang telah mengikuti standar internasional ISO dan dapat digunakan di berbagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di seluruh dunia, dan banyak contoh-contoh lainnya. Dengan demikian standar internasional telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah, serta lebih meningkatkan keandalan dan kegunaan barang dan jasa.

    C. DASAR PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG MUTU PENDIDIKAN

    Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
    Dalam mencapai mutu yang diinginkan, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang mengupayakan perbaikan mutu pendidikan adalah Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum menuntut pemerintah untuk terus mengevalusi sistem pendidikan guna mencapai mutu yang lebih baik. Strategi yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan ataupun peraturan pemerintah guna membenahi sistem pendidikan yang sudah ada.
    Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.
    Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo dalam sebuah pidatonya di acara peringatan Hari Pendidikan Nasional menegaskan sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan, memberdayakan dan memberadabkan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi dan Undang-undang Sisdiknas, dalam rangka mentransformasikan Indonesia menuju peradaban modern yang canggih, madani dan unggul.
    Sebagai wujud nyatanya, pemerintah telah mengupayakan secara terus menerus perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agar memenuhi kebutuhan pengembangan masyarakat, dan pembangunan kepemerintahan yang baik atau good governance. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, untuk kurun waktu 2004 – 2009. Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan sampai dengan 2009.

    D. FAKTA FAKTA PENDUKUNG KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN

    Perlunya dirumuskanya kebijakan tentang mutu pendidikan adalah karena banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam berbagai segmen di lembaga pendidikan yang harus segera diperbaiki dan dibenahi guna mencapai tujuan pendidikan Nasional.

    Pemerataan Pendidikan
    sejak awal tahun 1970-an, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan secara terus menerus, sejalan dengan program pemerataan pendidikan yang dilaksankan pada tahun 1969/70. Pemerintah mulai merintis program perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat. Disamping tujuan pembagunan perluasan pendidikan, juga ditujukan untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi bagi semua jenis dan jenjang pendidikan.
    Pada tahun 1971 murid SD berjumlah 12.894 orang dan berubah sepuluh kali lipat sepuluh tahun kemudian (1980/81) 23551 ribu orang. Jumlah tersebut terus meningkat hingga akhir tahun repelita keempat 1998/99 menjadi 28.869 ribu orang. Dan berikut ini adalah data tabel Angka partisipasi Pendidikan pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1989.
    Tahun Keterangan Tingkat Pendidikan
    SD & MI SMP & MTS SMA & MA PT
    1983/4 Penduduk usia sekolah 23.808,0 10.709,4 9.923,8 15.667,6
    Jumlah murid 28.869,0 4.713,3 2.489,6 805,2
    Angka partisipasi 121,3% 44,0% 25,1% 5,2%
    1985/6 Penduduk usia sekolah 24.597,0 11.185,5 10.393,7 18.514,4
    Jumlah murid 29.317,0 6.164,8 3.021,6 1.052,7
    Angka partisipasi 120.6% 55.10% 29.10% 5.70%
    1988/9 Penduduk usia sekolah 25.971,9 114.898,8 11.100,0 19.786,9
    Jumlah murid 29.380,0 7.737,7 4.393,3 1.614,5
    Angka partisipasi 113,1% 65,0% 39,6% 8.20%

    Sarana
    Keberadaan lembaga pendidikan tidak akan lepas dari ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Karena dalam proses operasionalisasinya akan terjadi kegiatanpendidikan jika didukung oleh sarana yang memadai. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai saran dan prasana berdasarkan data keadaan sarana sekolah yang ada di indonesia.
    Jumlah sekolah negeri dan swasta tahun ajaran 1990/1991 berdasarkan data Ditjen Dikdasmen adalah :

    No Jenis Sekolah Sekolah %
    Negeri Swasta
    1 TK 58 39.064 99,8
    2 SD 154.06 10.343 6,6
    3 SMP 6.999 13.79 66,3
    4 SMA 1.636 6.655 80,2
    5 STM 307 852 85,1
    6 SMEA 172 1.616 84,0
    7 SMKTA LAIN 511 74,8
    Jumlah 163.381 72.831 30,8

    Kualitas Lulusan
    Rendahnya kualitas lulusan setiap jenejang pendidikan, menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan sebagai pedoman yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan. Salah satu Indikasi rendahnya mutu lulusan adalah banyaknya peserta didik yang gagal dalam mengikuti ujian nasional (UN).
    Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:
    1. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
    2. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
    3. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

    Dari data yang kami peroleh, indikasi rendahnya mutu pendidikan yang mempengaruhi kebijakan kompetensi lulusan yang harus dikuasai oleh peserta didik setiap jenjang dan programnya adalah akibat rendahnya kualitas lulusan.
    Jumlah dan presentase lulusan perguruan tinggi yang tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang ada menurut pendidikan.
    Sumber : Departemen Tenaga Kerja, 1987
    No Bidang Pendidikan 1983 % 1984 % 1985 % 1986 %
    1 Ilmu Pasti Alam 159 2.42 116 0.77 169 1.04 277 1.61
    2 IT (teknologi) 416 6.34 784 5.18 507 3.13 1.211 6.99
    3 Ilmu Pertanian 1.055 16.07 895 5.92 1.818 11.22 1.706 9.84
    4 Ilmu Kesehatan 430 6.55 356 2.35 316 1.95 414 2.39
    5 Ilmu Sosial 3.05 46.47 10.727 70.89 8.868 54.71 10.054 58
    6 Tenaga Pengajar 1.257 19.15 860 5.68 3.175 19.59 2.664 15.4
    7 Lainya 196 2.99 1.393 9.21 1.355 8.36 1.004 5.79

    Kualitas Tenaga Pendidik

    Dari data yang kami peroleh menunjukkan masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Untuk jenjang SD/MI/SDLB yang mensyaratkan guru memiliki kualifisikasi minimal lulus Diploma II ternyata baru memiliki sekitar 60 persen guru dengan kualifikasi tersebut. Untuk jenjang SMP/MTs/ SMPLB keadaannya lebih baik dengan 75 persen guru lulus Diploma III atau lebih. Sementara itu jenjang sekolah menengah telah memiliki 82 persen guru yang memiliki pendidikan sarjana atau lebih.
    Apabila ditelaah lebih lanjut diketahui bahwa masih cukup banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang dimiliki. Untuk jenjang SMP/MTs masih terdapat 16,6 persen guru yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Sementara itu untuk jenjang sekolah menengah masih terdapat ketidaksesuaian sebanyak 12,7 persen untuk SMA/MA/SMLB dan 15,2 persen untuk SMK. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil belajar mengajar. Guru yang memiliki latar belakang ilmu sosial tentu dapat mengajar mata pelajaran IPA secara optimal, dan sebaliknya.
    Banyaknya tenaga guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik menjadi penyebab utama rendahnya kompetensi guru yang berakibat terhadap kualitas pendidikan secara umum. Beberapa fakta yang menyebabkan perlunya dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain adanya data dari Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2004 menunjukkan bahwa masih banyak guru yang harus di diperbaiki kualifikasinya. Pada kenyataannya masih banyak guru-guru yang lulusan di bawah D1. Tentu saja secara kompetensi kependidikan guru tersebut menjadi bahan pertanyaan. Apakah mereka akan mampu mencatek lulusan yang bermutu dan berkualitas jika mereka sendiri masih di bawah standar kualifikasi. Data guru menurut kualifikasi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

    Permasalahan ketidaklayakan guru untuk mengajar sangat berdampak besar terhadap mutu pendidikan dari proses kegiatan belajar mengajar. Banyak Guru-guru yang tidak layak tersebut tidak mampu di dalam menyampaikan materi-materi pelajaran kepada siswa-siswi. Atau mereka tidak mampu untuk memahami kondisi psikologi siswa yang merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

    Kualitas Proses

    Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tidak semua kabupaten-kota mempunyai capaian hasil UN yang bagus. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka (bupati-wako), yang daerahnya selama ini menjadi juru kunci setia dalam peringkat perolehan nilai UN di tingkat Sumbar, tentu berkeinginan pula untuk memperbaiki diri.
    Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), di kelas, adalah merupakan satu satunya cara ilmiah yang dapat ditempuh oleh masing-masing sekolah untuk dapat meningkatkan capaian hasil UN-nya. Cara lain seperti: men-drill siswa dengan berbagai soal ujian, pengaturan tempat duduk kala ujian agar siswa bisa saling contek, apalagi dengan memberikan kunci soal ujian dan perilaku curang lainnya tidak akan mampu mendongkrak hasil UN siswa yang dapat menjadi refleksi hasil belajar siswa, yang mencerdaskan.

    E. TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN

    Langkah yang diambil pemerintah dalam memenuhi kebijakan tentang standar pendidikan adalah dengan berupaya mengalokasikan dana APBN terhadap bidang pendidikan guna mencapai kriteria standar minimal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005.
    Perkembangan penduduk terus meningkat dengan diikuti peningkatan angka anak masuk sekolah yang meskipun disertai jumlah putus sekolah dan tidak bersekolah.

    Sarana dan prasarana
    Tindak lanjut adnaya kebijakan standar mutu pendidikan sesuai dengan PP No. 19/2005 adalah peningkatan jumlah lembaga pendidikan dari berbagai jenjang dan program. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah sekolah yang ada di Indonesia pada tahun 2007/2008.

    Indikasi yang sangat positif dari perkembangan lembaga pendidikan yang terus meningkat dari tahun-ketahun dilihat dari sisi jumlahnya. Dalam kaitanya dengan sarana, masalah yang sangat diutamakan adalah ketersediaan ruang kelas sebagai tempat pembelajaran di sekolah. Disampin itu, hal yang tak kalag vitalnya dalam proses pendidikan adalah perkembangan fasilitas sekolah yang berfungsi sebagi penunjang baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah data perkembangan fasilitas sekolah :

    Pemerataan Pendidikan
    Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan pendidikan nasional yang baru dicanangkan oleh pemerintahan Suharto pada tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada tahun 2005, namun kemudian karena terjadi krisis pada tahun 1997-1999 maka program ini diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran program ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP No.7/2005 adalah dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya siswa SLTP dari 3,67 juta orang pada tahun 2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada tahun 2009. Sedangkan target Direktorat SMP, Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 95% pada tahun 2008 yang artinya 1,9 juta anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK SMP baru mencapai 85,22% yang menunjukan adanya selisih 9,78% dari target 95% sehingga perlu adanya pencapaian kenaikan rerata APK sebesar 3,26% pada setiap tahunnya. Tahun 2006 ditargetkan adanya kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13-15 tahun harus tertampung di jenjang SLTP/ Sederajat (Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun, UPI 2006).
    Berkaitan dengan pencapaian APK dan APM, hingga tahun 2003 secara nasional ketercapaiannya ternyata masih rendah, hal ini didasarkan pada indikator: (1) anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan (usia 7-15) sekira 693.700 orang atau 1,7%, (2) putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia 7-15 tahun (Pusat Data dan Informasi Depdiknas,2003). Namun, baru-baru ini pemerintah menyatakan optimismenya bahwa penuntasan wajib belajar akan berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini didasarkan atas indikator pencapaian APM SD dan APK SMP pada akhir 2006 berturut-turut mencapai 94,73 persen dan 88,68 persen dari 95 persen target yang dicanangkan pada 2008.
    Berikut ini adalah data perkembangan pokok pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2007/2008

    Pengembangan Tenaga Pendidik
    Peningkatan kualifikasi guru bertujuan agar guru memiliki kualifikasi minimum yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu S1 atau D4. Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya
    • Prinsip
     Tidak meninggalkan tugas
     Orientasi kepada mutu
     Menghargai pelatihan, prestasi akademik, dan pengalaman mengajar serta prestasi tertentu
    • Strategi peningkatan kualifikasi
     Melalui jalur formal (Konvensional, UT, PJJ pendekatan ICT, PJJ pola PKG)
     Melalui jalur uji kesetaraan (tertuang dalam RPP)
    • Sertifikasi Guru, dengan tujuan untuk :
     Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
     Meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan,
     Meningkatkan profesionalitas guru
     Meningkatkan kesejahteraan guru
    Pada tahun ini ditargetkan 200.000 guru yang ikut uji sertifikasi, termasuk 20.000 guru yang sudah terpilih setahun sebelumnya. Pemilihan guru yang ikut uji sertifikasi diutamakan yang sudah berusia 50 tahun ke atas dan mengabdi selama 20 tahun. Mereka yang lulus uji sertifikasi akan menerima tunjangan profesi satu kali gaji pokok. Pemilihan guru yang ikut sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan di daerah masing- masing.
    Perkembangan tenaga pendidik terus ditingkatkan dengan menjawab permintaan kebutuhan guru di semua jenjang dan program pendidikan. Berikut ini adalah data guru menurut jenjang pendidikanya dan status kepagawainya sebagai tenaga pendidik.

    Dalam memenuhi kompetensi guru Departemen Pendidikan Nasional bidang Badan Penelitian dan Pengembangan menyusun program pengembangan profesi guru yang terdapat pada tabel berikut :

    Hal yang sangat penting terhadap perkembangan mutu pendidikan adalah perkembangan jumlah guru dan dosen dari tahun 2003 samapi dengan tahun 2008

    Mutu Sumber Daya Pengelola Pendidikan
    Sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Rendahnya mutu dari SDM pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas, sehingga adaptasi dam sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban.
    Dalam kaitannya dengan regulasi pengelolaan pendidikan maka yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengacu pada UU No.20/2003 dan PP No 19/2005 tentang SNP yang dalam pasal 49 tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan yang intinya menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan pola Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan untuk satuan pendidikan tinggi menerapkan pola Otonomi Perguruan Tinggi. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan diantaranya satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; kalender pendidikan/akademik; struktur organisasi; pembagian tugas diantara pendidik; pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; peraturan akademik; tata tertib satuan pendidikan; kode etik hubungan; biaya operasional satuan pendidikan.
    Kemudian standar pengelolaan oleh pemerintah daerah (pasal 59) meliputi penyusunan rencana kerja pendidikan dengan memprioritaskan: wajib belajar; peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; penuntasan pemberantasan buta aksara; penjaminan mutu pada satuan pendidikan; peningkatan status guru sebagai profesi; akreditasi pendidikan; peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan.
    Sedangkan standar pengelolaan oleh pemerintah (pasal 60) meliputi penyusunan rencana kerja tahunan dengan memprioritaskan program: wajib belajar; peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi; penuntasan pemberantasan buta aksara; penjaminan mutu pada satuan pendidikan; peningkatan status guru sebagai profesi; peningkatan mutu dosen; standardisasi pendidikan; akreditasi pendidikan; peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global; pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; dan penjaminan mutu pendidikan nasional.
    Dengan memahami kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlandaskan sekulerisme, maka standar pengelolaan pendidikan secara nasionalpun akan sejalan dengan sekulerisme tersebut, semisal adanya mekanisme MBS dan Otonomi PT sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan implementasi dari otonomi pendidikan

    Pengembangan Standar Isi (Kurikulum)
    Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan siswa. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah atau disebut Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan pengembangan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu pada standar nasional pendidikan terutama standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berupa penguasaan siswa terhadap seperangkat kompetensi tertentu (pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang digunakan) dalam berbagai bidang kehidupan.
    Penerapan KTSP bukan sekadar pergantian kurikulum, tetapi menuntut perubahan paradigma dalam pembelajaran dan persekolahan, karena dengan penerapan KTSP tidak hanya menyebabkan perubahan konsep, metode dan strategi guru dalam mengajar, tetapi juga pola pikir, filosofis, komitmen guru, sekolah dan pihak yang terkait dalam pendidikan.

    F. PERMASALAHAN

    Kebijakan yang tidak seimbang antara pemerataan dan mutu pendidikan telah membawa dampak negatif yang tidak terbayangkan. Gedung sekolah roboh di mana-mana merupakan bukti nyata dari dampak negatif yang kita rasakan sekarang. Tawuran antar pelajar di berbagai kota merupakan dampak negatif yang lainnya. Profesionalisme guru yang rendah juga menjadi bukti yang lain dari kebijakan yang kurang seimbang dengan kemampuan sebuah lembaga pendidikan.

    Penolakan Terhadap UN
    Menurut perhitungan pemerintah yang menyatakan tentang ukuran untuk menentukan kualitas (standar) pendidikan nasional harus merata. Hal tersebut dikemukakan penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Menurut pendapat pemerintah, UN diselenggarakan dengan alasan sebagai upaya pemerintah untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, dengan dukungan fasilitas dan kesejahteraan guru.
    Upaya yang dilakukan pemerintahan periode 2004-2009 tersebut adalah dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus karena terdapat desakan dari berbagai pihak mengenai standar UN yang dinilai memberatkan, terutama karena fasilitas pendukung tidak merata di semua daerah. UN diharapkan anak-anak belajar dengan serius dan kualitas pendidikan yang diperoleh juga merata. Pendidikan anak di Indonesia tidak boleh dibeda-bedakan kualitasnya termasuk kesejahteraan guru, dan fasilitasnya. Karena itu, pemerintah harus segera memenuhi segala hal yang mendukung pemerataan kualitas pendidikan tersebut.
    Salah satu faktor penyebab penolakan terhadap ujian Nasional adalah banyaknya sekolah yang siswanya tidak lulus dalam mengikuti UN. Karen itulah UN dianggap sebagai penghalang bagi para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi.
    Berikut ini data angka kelulusan siswa dari berbagai jenjang pada tahun 2007/2008 yang bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional Badan Penilitan dan Pengembangan.

    Keterbatasan Anggaran
    Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaran pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1).
    Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah, bahkan skenario yang diterapkan pun masih mengalokasikan dana pendidikan dari APBN/APBD dalam jumlah yang terbatas yaitu Total Belanja Pemerintah Pusat menurut APBN 2006 adalah sebesar Rp 427,6 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah yang dianggarkan untuk pendidikan adalah sebesar Rp36,7 triliun. Sedangkan asumsi kebutuhan budget anggaran pendidikan adalah 20% dari Rp. 427,6 triliun atau sebesar Rp. 85,5 triliun, maka masih terdapat defisit atau kekurangan kebutuhan dana pendidikan sebesar Rp 47,9 triliun. Skenario progresif pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu hanya menetapkan kenaikan bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006), 14,68 % (2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan anggaran yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 % pada tahun 2005 dan 9,1 % pada tahun 2006 (Pan Mohamad Faiz;2006). Untuk tahun 2007 ini saja alokasi APBN untuk anggaran sektor pendidikan hanya mencapai 11,8 persen. Nilai ini setara dengan Rp 90,10 triliun dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun.

    Kualifikasi tenaga pendidik
    Dalam pelaksanaan Kualifikasi kompetensi guru banyak mengalami hambatan ,baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun beberapa hambatan itu misalnya :
     Perguruan tinggi yg terakreditasi terbatas daya tampungnya
     Kesulitan akses bagi guru dari daerah terpencil untuk mengikuti perkuliahan.
     Kendala waktu.
     Keterbatasan biaya.

    Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah kualifikasi pendidikan kepala sekolah dan guru yang menggeluti bidang pendidikan. Data yang bersumber dari DEPDIKNAS, tenaga pendidik dan kepala sekolah dengan lulusan S3 hanya ada di jenjang Perguruan Tinggi, dan belum ada yang menggeluti lembaga pendidikan Jenjang Menengah atau bahkan dasar.

    Putus Sekolah
    Permasalahan yang sangat serius melanda dunia pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah. Penyebab putus sekolah memang sangat kompleks, baik dari sisi ekonomi, kemauan, dukungan keluarga, keberadaan sekolah atau karena faktor-faktor lain. Dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dengan mengusung kualitas dan mutu yang berkopetensi akan banyak mengalami hambatan untuk di realisasikan.
    Dari data yang berasal dari Depdiknas Bidang Balitbang, masih menunjukkan tingginya angka putus sekolah.

    Kondisi sarana kelas
    Hambatan yang sulit ditanggulangi saat ini adalah kondisi sarana kelas yang rata-rata sudah mengalami kerusakandan tidak layak lagi untuk dijadikan tempat pembelajaran. Permasalahan ini lebih dipengaruhi oleh masalah kemampuan pembiayaan pendidikan oleh sekolah dalam mengelola serta menyediakan sarana kelas bagi operasionalisasi pendidikan.

    G. KATEGORI MASALAH

    Sekian banyaknya kasus dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap hasil mutu pendidikan adalah kategori masalah yang sangat kompleks, karena masalah ini dipengaruhi oleh berbagai elemen dan stokeholder dalam lembaga pendidikan. Keuslitan dalam menyelesaikan masalah ini terutama adalah kemampuan tiap sekolah untuk memenuhi delapan kriteria standar minimal pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah melalau PP No. 19 Tahun 2005.
    Standar Nasional Pendidikan adalah ketepan minimal bagi setiap lembaga dan jenajang pendidikan agar bisa memenuhi tujuan pendidikan nasional dalam pencapaian mutu yang telah ditetapkan. Kerumitan masalah ini karena delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Akibatnya adalah mutu yang diharapakan pemerintah untuk dicapai melalaui proses pendidikan sulit diwujudkan.
    Dalam kaitan tersebut, mutu pendidikan seharusnya menjadi tujuan akhir semua strategi pemerataan pendidikan, relevansi, dan manajemen pendidikan. Artinya, semua strategi pembangunan pendidikan harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan harus tetap berorientasi pada mutu pendidikan. Relevansi dan manajemen pendidikan tidak lain juga harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Maka lahirlah istilah yang disebut pemerataan pendidikan yang bermutu, relevansi pendidikan yang bermutu, dan manajemen pendidikan yang bermutu. Dengan kata lain, semua strategi pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

    BAB III
    PENUTUP

    A. Kesimpulan

    Mutu pendidikan kini harus menjadi tujuan akhir dari semua strategi dasar pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan, mulai dari strategi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Mutu pendidikan yang akan dicapai perlu dirumuskan dalam satu standar nasional mutu pendidikan. Untuk mencapai standar nasional mutu pendidikan yang telah ditetapkan, ujian nasional menjadi salah satu cara dan upaya untuk mengukurnya.
    Untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan, Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang dikelauarkan melalui Badan Standar Nasioanl Pendidikan yang memuat delapan kriteria standar minimal yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan maupun peserta didik.
    Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, secara bertahap berbagai kebijakan standar pendidiakn dalam pencapaian mutu yang berkualitas harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan.

    DAFTAR PUSTAKA

    Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    http://www.lpmpkalteng.net/modules.php?name=News&file=article&sid
    Penjelasan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
    http://izoruhai.wordpress.com/2006/12/29/menyoal-paradigma-mutu-pendidikan-indonesia/
    Suryadi, Ace & H. A. R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet II, 1994,
    http://amalia07.files.wordpress.com/2008/07/kondisi-pemerataan-pendidikan.pdf.
    Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan 2008
    Website: http://www.Peningkatan ‘Mutu Pendidikan’
    http://ayok.wordpress.com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikan-indonesia-gagasan-based-syaria-education/
    http://www.tempointeraktif.com (8/3/2007)
    http://www.sfeduresearch.org/content/view/24/68/lang,id/
    Direktorat profesi pendidik Ditjen pmptk Depdiknas
    http://www.suparlan.com/pages/posts/antara-mutu-dan-pemerataan-pendidikan37.php
    http://www.depdiknas.go.id

  2. mutu pendidikan yang sedang berlangsung khususnya Sekolah Dasar pada saat ini banyak sekali orang tua murid mengeluh. sewaktu kami sekolah SD masih kami rasakan adanya pembelajaran yang tuntas dari seorang guru materi tetapi sekarang telah berubah justru orang tua dituntut lebih aktif. Saya tidak tahu letak salahnya dimana padahal rapat kepala sekolah SD sering dilaksanakan namun perubahan masih belum optimal. Saya kurang paham tentang keseragaman target materi yang berbeda dalam tiap semester dan perbedaan jam selesai sekolah yang berbeda sehingga bagi sekolah yang jam pelajaran pendek tentunya akan berbeda dengan sekolah yang jam pelajaran lebih lama tentang mutu materi yang diterima murid karena peran aktif orang tua menjadi lebih dominan padahal kesibukan dan tingkat penguasaan materi belum tentu mendukung. Disamping itu, perlu adanya standarisasi kualifikasi mutu soal latihan dan ujian yaitu mudah, sedang dan sulit sehingga metode pembobotan akan menuntun perkembangan penerimaan anak didik tapi bagaimana bisa terwujud kalau tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas pengawasan pembobotan soal tersebut. Disamping itu, sebaiknya perijinan untuk pemberian les terhadap siswa SD harus jelas kriterianya dan adanya surat resmi dari sekolah yang menyatakan peserta didik tersebut wajib menikuti jam tambahan sehingga tidak terjadi kesalahan yang berimbas kepada motivasi dan semangat belajar peserta didik. komite sekolah wajib diadakan di tiap sekolah karena merupakan jembatan penghubung antara orang tua dan sekolah dan tiap bulan sekolah wajib melaporkan ke Dirjen DIKSAR dalam tiap mid semester sebagai data perkembangan SD tersebut. Sistim perengkingan sebaiknya ditiadakan tetapi diganti dengan sistim kualitatif yaitu baik, cukup dan kurang karena justru banyak murid mengejar ranking daripada memahami intinya dari pelajaran padahal proses pembelajaran saling terkait. Sistim perekutan siswa baru harus disertai psikotes sehingga akan mengurangi dampak masalah psikologi terhadap sekolah. Kami mohon peran aktif Dirjen Pendidikan Dasar untuk turun langsung ke lapangan dan menyempatkan diri untuk melaksanakan temu orang tua murid pada saat mengambil raport tiap semester karena tanpa data akurat di lapangan rasanya sulit membangun harapan orang tua murid agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dari mereka. Besar harapan saya akan adanya perubahan yang terprogram dan terencana untuk dunia pendidikan karena anggaran pendidikan cukup besar dan gaji guru sudah cukup baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s