KRITERIA PELATIHAN YANG BERMUTU

One response to “KRITERIA PELATIHAN YANG BERMUTU

  1. Apa kriteria pelatihan yang bermutu ?

    Pada dasarnya pelatihan yang bermutu adalah pelatihan yang dalam penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip mutu secara konsekuen. Di dalam ISO 9000:2000 series dinyatakan bahwa ada 8 (delapan) prinsip manajemen mutu yang harus diikuti apabila kita ingin pelatihan kita mendunia, yaitu :

    1. Fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk meraih keuntungan. Kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan bagaimana pandangan pelanggan terhadap organisasi tersebut. Oleh karena itu organisasi harus memahami apa kebutuhan pelanggan sekarang dan masa yang akan datang, dengan berusaha memenuhi keinginan pelanggan dan bila perlu melebihi apa yang diinginkan oleh pelanggan.

    2. Kepemimpinan. Seorang pemimpin (leader) dalam manajemen mutu adalah orang yang mampu untuk menciptakan visi yang mengandung kewajiban untuk mewujudkannya, membawa orang lain ke tempat yang baru, yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan visinya ke dunia nyata atau ke dalam kenyataan. Pemimpin juga memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain untuk ikut mewujudkan visinya secara bersama. Juga seorang pemimpin harus mampu membuat tujuan organisasinya dengan menciptrakan lingkungan internal yang membuat semua personel terlibat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

    3. Keterlibatan Personel. Keterlibatan seluruh personel adalah dasar yang sangat dipentingkan dalam prinsip manajemen mutu. Seluruh personel di setiap tingkatan manajemen merupakan modal utama organisasi, di mana keterlibatan kemampuannya secara penuh sangat bermanfaat bagi organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu ada upaya untuk meningkatkan kemampuan seluruh personel baik melalui jalan pendidikan, pelatihan ataupun kunjungan studi banding. Karena upaya-upaya ini setidaknya dapat mendorong atau memotivasi personel untuk dapat bekerja lebih baik.

    4. Pendekatan Proses. Manajemen Mutu adalah suatu sistem manajemen yang menggunakan pendekatan proses (process approach) dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan peningkatan sistem manajemen secara efektif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Yang dimaksudkan proses disini adalah sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan/mempengaruhi, dimana input dirubah menjadi output.

    5. Pendekatan Sistem untuk Pengelolaan. Pendekatan sistem untuk pengelolaan baru dapat dilakukan jika pendekatan proses telah diterapkan. Dengan kata lain pendekatan ini adalah merupakan kumpulan dari pendekatan proses-pendekatan proses yang terjadi dalam satu organisasi. Pendekatan sistem ini di artikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk pencapaian dan peningkatan sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

    6. Peningkatan Berkesinambungan. Peningkatan berkesinambungan (continuous improvement) harus menjadi sasaran tetap organisasi artinya prinsip ini menjadi budaya atau sikap hidup bagi seluruh personel. Pada continuous improvement terjadi proses pendekatan yang terus menerus dan dilakukan dengan segera setelah terjadi penyempurnaan. Hasil yang diperoleh menjadi standar dan tantangan lagi untuk melakukan penyempurnaan lagi, terus dan terus tiada berhenti, itulah konsep P-D-C-A (Plan Do Check Action).

    7. Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang didasarkan pada analisis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi diperoleh dari fakta atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Sebaliknya bila keputusan tersebut diambil berdasarkan data dan informasi yang berasal bukan dari fakta, bisa saja keputusan ini akan membawa kerugian dipihak lain walaupun mungkin memberikan keuntungan dipihak yang diuntungkan, atau bahkan akan membawa dampak kerugian bagi organisasi itu sendiri.

    8. Hubungan Saling Menguntungkan dengan Pemasok. Organisasi dengan pemasoknya adalah saling tergantung dan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kemampuan keduanya dalam memberikan nilai.

    Dengan demikian pelatihan yang bermutu adalah pelatihan yang menerapkan setidaknya 8 (delapan) prinsip manajemen mutu mungkin bisa lebih secara konsekuen dan terus menerus.

    Menurut Mike Wills ( 1998) ada 3 (tiga) elemen untuk menjadikan pelatihan itu bermutu yaitu (1) proses penyelenggaraan pelatihan yang bermutu (a quality training process), (2) pelatihan yang tersertifikasi (certified courses), dan (3) pelatihnya tersertifikasi (certified instructors).

    Apa saja yang sudah dilakukan ?

    Sebenarnya upaya pemerintah dalam hal ini Pusdiklatkes sudah cukup baik, yaitu dengan dikeluarkannya SK Menteri Kesehatan No. 725 tahun 2002. Dalam Kepmenkes tersebut ada 3 (tiga) hal yang diatur yaitu tentang pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pelatihan, tentang pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan, dan tentang taca cara pemberian sertifikat pelatihan pada peserta latih.

    Dalam Kepmenkes tersebut Akreditasi Pelatihan diperuntukan untuk menilai apakah pelatihan yang akan diselenggarakan oleh siapapun apakah layak diselenggarakan atau tidak. Sedangkan Akreditasi Intsitusi Pelatihan adalah penilaian terhadap komponen-komponen sebagai unit penyelenggara pelatihan apakah layak menyelenggarakan pelatihan atau tidak. Kelayakan ini diartikan dengan dapat melaksanakan pelatihan yang bermutu yang sesuai dengan yang direncanakan.

    Kalau kita kaji instrumen-instrumen yang ada dalam baik Akreditasi Pelatihan maupun Akreditasi Institusi Pelatihan sudah menjabarkan ke 3 (tiga) elemen pelatihan yang bermutu yang dikemukakan oleh Mike Willis di atas.
    Untuk elemen satu (1) a quality training process sudah diuraikan dalam bentuk indikator dan kriteria dalam Akreditasi Intstitusi Pelatihan, selain itu juga dalam buku Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan sebagai standar operasional prosedur dalam menyelenggarakan suatu pelatihan. Untuk elemen dua (2) pelatihan yang tersertifikasi (certified courses) ini sudah dituangkan dalam indikator dan kriteria pada Akreditasi Institusi pelatihan dan Akreditasi Pelatihan dimana suatu suatu pelatihan yang baik harus ada kurikulum yang terutama berisikan rumusan tujuannya secara jelas, GBPP tiap-tiap mata ajaran yang relevan dengan tujuan pelatihan, metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan dari tiap-tiap mata ajaran, serta ditunjang dengan bahan ajar yang tepat, baik itu dalam bentuk modul ataupun dalam bentuk bahan bacaan (buku bacaan), makalah dsb. Dimana pembuatan bahan ajar pun membawa konsekuensi kepada penggunaan metode pembelajaran. Dan untuk elemen tiga (3) pelatih yang tersetifikasi (certified instructors) sudah dituangkan terutama dalam Akreditasi Pelatihan dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelatih yang akan mengajar antara lain pelatih harus menguasai bidang keilmuan materi yang diberikan dan harus menguasai kediklatan atau proses pembelajaran.

    Beberapa hal yang perlu diperhatikan

    Saya uraikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan pelatihan yang bermutu yaitu :

    1. Dalam pelaksanaan Akreditasi Pelatihan masih banyak terjadi dimana si penyelenggara mengajukan akreditasi tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh SK Menkes, ada yang permintaan itu dilakukan satu atau dua hari sebelum pelatihan dilaksanakan, bahkan ada yang mengajukan dimana pelatihan tersebut sudah lama selesainya. Karena sementara ini Akreditasi Pelatihan yang dilakukan masih dalam tahap penilaian terhadap input yaitu terhadap rencana sebelum pelatihan itu dilaksanakan. Nantinya diharapkan Akreditasi Pelatihan ini dilanjutkan dengan penilaian pada saat pelatihan tersebut sedang dilaksanakan, yaitu untuk menilai apakah pelatihan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Memang pada saat ini Pusdiklatkes sedang taraf membuat Pedoman Quality Control Penyelenggaraan Pelatihan, yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah selesai.
    2. Dalam pelaksanaan Akreditasi Institusi Pelatihan tidak sedikit permasalahan yang dihadapi baik oleh si surveyor yang melakukan penilaian terhadap komponen-komponen akreditasi maupun oleh institusi pelatihan untuk memenuhi isi komponen-komponen yang dijadikan sebagai standar penilaian. Ini berawal dari ketidak selarasan dalam pemahaman untuk mengabstraksikan isi dari komponen-komponen dalam bentuk sesuatu wujud yang dapat dijadikan menjadi bahan pembenaran atau pembuktian. Disamping memang ada beberapa kriteria yang masih rancuh dan sangat-sangat sulit untuk diukur, sehingga hal ini mengundang para pelaksana di institusi pelatihan berusaha memenuhi kriteria dalam tiap-tiap komponen dengan mengada-ada untuk mengejar nilai tertinggi yaitu 5, dan bagi si surveyor pun penilaiannya jadi subyektif. Perlu kita sosialisasikan bahwa besarnya nilai komponen jangan menjadi tujuan, yang paling penting adalah bagaimana kriteria-kriteria tiap-tiap komponen itu dapat dipenuhi yang pada akhirnya institusi pelatihan itu dapat diakreditasi. Demikian juga pelaksanaan Akreditasi Institusi ini bagi Institusi Pelatihan yang sudah terakreditasi harus dilakukan Quality Control secara terus menerus dan Audit secara berkala baik dilakukan oleh internal institusinya maupun oleh pihak luar misalnya oleh Tim Penilai dari luar Institusi Pelatihan. Untuk itu maka Pusdiklatkes sudah saatnya untuk menyusun Pedoman Quality Control untuk Akreditasi Institusi Pelatihan.

    3. Kaitannya dengan manfaat atau benefit dari baik itu Akreditasi Pelatihan maupun Akreditasi Institusi Pelatihan sangat perlu mendapat perhatian. Bagaimana mungkin penyelenggara akan memenuhi kriteria-kriteria Akreditasi secara konsekuen, jika manfaat dari Akreditasi itu belum atau tidak mereka tidak dapatkan. Pelatihan yang sudah terakreditasi menjadi jaminan bahwa pelatihan telah diselenggarakan secara bermutu, benefit yang didapat adalah berupa bagi si peserta akan mendapatkan SERTIFIKAT yang mempunyai nilai tambah (added value) baik bagi si peserta itu sendiri maupun bagi organisasi pengirim. Bagi si penyelenggara mempunyai kepuasan atau tersendiri, bahwa pelatihannya sudah diakui dengan mendapat akreditasi sehingga mendapatkan SERTIFIKAT yang mempunyai added value atau manfaat lainnya. Bagi Institusi Pelatihan yang telah terakreditasi mestinya memperoleh benefit, baik itu dalam bentuk materi misalnya kemudahan dalam memperoleh anggaran kegiatan, akan banyak digunakan oleh pihak lain yang menyelenggarakan pelatihan, atau dalam bentuk lain.

    4. Keterkaitan antara Akreditasi Pelatihan, Akreditasi Institusi Pelatihan dan Pemberian Sertifikat Pelatihan harusnya saling terkait. Mestinya suatu Institusi Pelatihan yang sudah terakreditasi bila melaksanakan pelatihan, pelatihannya tidak perlu lagi untuk diakreditasi. Karena pelatihan yang diselenggarakan oleh Institusi Pelatihan merupakan produk dari Institusi Pelatihan itu. Namun bila pada waktu ada audit eksternal ditemukan penyimpangan dan berkali-kali, maka status akreditasi institusinya yang dicabut. Sertifikat Pelatihan merupakan bukti tertulis yang menunjukan bahwa pemegang Sertifikat itu “kompeten” terhadap bidang yang tertulis dalam sertifikat itu. Dengan demikian Sertifikat yang mempunyai nilai tambah hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan yang terakreditasi dan dinyatakan lulus.

    5. Dari sisi Pelatih, memang tenaga Widyaiswara kesehatan diakui sudah cukup banyak dan tersebar di Institusi-Institusi Pelatihan baik di Pusat maupun di daerah. Dari sisi jumlah mungkin tidak masalah, namun dari sisi kualitas bidang kediklatan yang antara lain meliputi kemampuan dalam pembelajaran, pengembangan dan penguasaan metode dan bahan pembelajaran, ini masih perlu banyak perhatian. Mengingat pelatihan-pelatihan banyak juga yang sifatnya tehnik pelaksanaan program dan pelaksanaan suatu pekerjaan atau fungsi, maka perlu dikembangan Pelatih yang bukan Widya Iswara namun dia diberikan kewenangan oleh Pusdiklat untuk menjadi pelatih, artinya dia diberikan sertifikat sebagai pelatih (Certified Instructor) tentunya dia harus mengikuti dahulu pelatihan keterampilan kediklatan dan ini barangkali perlu ada pengujian tiap tahun atau dua tahun sebagai Quality Assurance (Jaminan Mutu). Perlu juga diberikan kepada terutama semua Widya Iswara karena mereka adalah tenaga profesional kependidikan maka perlu diberikan wawasan tentang Filsafat Ilmu dan Filsafat Pendidikan, karena dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Widya Iswara dikategorikan sebagai tenaga pendidik, dengan demikian tenaga Widya Iswara bisa mengajar di Perguruan Tinggi setara dengan Dosen.

    Kesimpulan

    Pelatihan yang bermutu pada dasarnya dapat dicapai terutama melalui adanya komitmen dari seluruh komponen penyelenggara pelatihan, disamping terselenggaranya sistem yang telah diuraikan diatas secara konsekuen. Ini semua kembali kepada individunya.

    Daftar bacaan :

    1. Soekartawi (1995) ; Meningkatkan Efektivitas Mengajar, Pustaka Jaya, Jakarta.
    2. Willis, Mike (1998) ; Managing the Training Process : Putting the principles into practice, Gower Publishing Limited, Hampshire-England.
    3. Suardi Rudi ( 2001) ; Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 : Penerapannya untuk mencapai TQM, Penerbit PPM, Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s